1. Mempersilakan tamu untuk masuk, ketepatan dalam menyajikan sugguhan atau sajian termasuk norma …. A. Kesopanan. B. Agama C. Kesusilaan D. Adat E. Etika 2. Faktor penggerak agar hukum dapat berjalan dengan baik diantaranya pola hidup ,kebiasaan ,kemampuan dalam memahami.tingkat kesadaran. Hal ini termasuk dalam …… A. Kemampuan penegak hukum B. Sarana dan prasarana C. Culture masyarakat D. Koordinasi dengan masyarakat E. Ketokohan masyarakat

1) Apa perbedaan antara minimal usia kerja dan maksimal usia kerja? Jelaskan! (Jika perlu) 2) Perhatikan kutipan berita berikut! Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Hakim konstitusi menyatakan batas usia pelamar kerja tidak termasuk bentuk diskriminasi. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (30/7). Permohonan itu menggugat Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan tiap pemberi kerja bisa merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan kerja. Pemohon mempersoalkan isu diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan sesuai Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan diskriminatif apabila terjadi pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Karena itu, kata Arief, syarat seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan bukan merupakan tindakan diskriminatif. "Terlebih, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah tegas dinyatakan dalam Pasal 5 UU 13/2003 yang menyatakan, 'setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan'," katanya. Namun, satu hakim konstitusi yaitu M Guntur Hamzah punya pendapat berbeda atau dissenting opinion. Guntur berpendapat bahwa permohonan pemohon mestinya dikabulkan sebagian. Menurut dia, bunyi Pasal 35 Ayat (1) dapat diubah dan ditambahkan, sehingga pemberi kerja dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Guntur menyebut jika dilihat dari segi hukum (sense of legality), pasal yang diuji oleh pemohon secara umum memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Namun, jika dilihat dari kacamata keadilan (sense of justice), Guntur melihat norma Pasal 35 Ayat (1) potensial disalahgunakan, sehingga membutuhkan penegasan karena sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan. Menurut dia, Pasal 35 Ayat (10) sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pencari kerja. Khususnya, dalam frasa "merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan" yang diletakkan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja. Guntur berpandangan persyaratan hendaknya diletakkan pada kualifikasi dan kompetensi, sehingga tak masalah berapapun usia calon pekerja, sepanjang telah memasuki usia kerja dan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai formasi atau lowongan pekerjaan dimaksud. Berdasarkan kutipan diatas : • Apa saja penyebab sektor formal hanya dikhususkan anak pemuda usia 18-25 tahun? • Apakah hanya Negara Indonesia saja yang menerapkan batas usia 25 tahun? (Dibandingkan negara lain) Jelaskan situasi! (Jika perlu) • Mengapa batas usia bukan diskriminasi oleh MK dan mengapa batas usia di negara lain cenderung diskriminasi? Jelaskan perbandingannya! (Jika perlu) 3) Apa jadinya kalau batas usia kerja Indonesia dihapus sepenuhnya & merekut tenaga kerja di semua umur? Jelaskan dampaknya!

3

5.0

Jawaban terverifikasi

Makna sila keempat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi hak asasi manusia di Indonesia, adalah... a. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan b. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat c. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat d. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat e. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

21

5.0

Jawaban terverifikasi

Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. oleh karena itu, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai... a. petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia b. pedoman dalam mengatur jalannya sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia c. pedoman semua peraturan di Indonesia, termasuk perbuatan warga negara Indonesia dalam sehari hari d. petunjuk untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan sila kelima Pancasila e. pedoman dalam penyelenggaraan NRI

17

0.0

Jawaban terverifikasi

Soal kelas XII 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan mengapa hal ini penting dalam kegiatan ekonomi! 2. Identifikasi hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari! 3. Apa saja kewajiban produsen dalam melindungi konsumen? Jelaskan dampak yang mungkin terjadi jika produsen mengabaikan kewajiban ini! 4. Bagaimana peran pemerintah dalam menjamin perlindungan konsumen? Berikan contoh kebijakan yang diterapkan untuk melindungi hak konsumen! 5. Jelaskan cara-cara yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk melindungi diri mereka dari produk yang tidak sesuai standar! 6. Mengapa kesadaran akan hak konsumen penting bagi masyarakat? Jelaskan bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen! 7. Analisis bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi perlindungan konsumen, terutama dalam transaksi digital atau e-commerce! 8. Jelaskan prosedur pengaduan yang bisa dilakukan oleh konsumen jika mereka merasa dirugikan oleh produsen! 9. Bagaimana peran organisasi perlindungan konsumen, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia?

3

0.0

Jawaban terverifikasi

1. Ideologi tertutup mempunyai ciri khas tertentu yang membedakannya dengan ideologi terbuka. Berikut yang merupakan salah satu ciri ideologi tertutup adalah... A. merupakan kekayaan moral seluruh masyarakat B. demi ideologi, masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan C. tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat D. digali dan ditemukan dalam masyarakat serta menjadi milik seluruh rakyat E. dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama. 2. Menurut anda, mengapa ideologi terbuka dapat di terima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama?

4

0.0

Jawaban terverifikasi