Analisislah kasus di bawah ini! Mabes Polri menangkap dan menahan tujuh tersangka kasus uang palsu. Dari tujuh tersangka tersebut lima di antaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan dua warga biasa atau warga sipil. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 2000 lembar, peralatan cetak uang palsu, serta pita cukai uang palsu. Berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa demikian?

Berdasarkan kasus di atas, pengadilan yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut adalah **Pengadilan Negeri**. Alasannya adalah sebagai berikut: - Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer¹, Pengadilan Militer hanya bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer yang dilakukan oleh **prajurit TNI** yang berpangkat **Kapten ke bawah**. Dalam kasus ini, tersangka yang ditangkap oleh polisi adalah **anggota BIN** dan **warga sipil**. Anggota BIN bukan merupakan prajurit, melainkan pegawai negeri sipil. Warga sipil juga bukan termasuk dalam lingkup peradilan militer. Oleh karena itu, perkara pidana yang melibatkan anggota BIN dan warga sipil tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Militer, melainkan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan tempat kejadian perkara atau tempat tinggal tersangka.