Apa saja hak DPRD?

<p><strong>Jawaban:</strong> hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) </strong>merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Hak-hak DPRD adalah:</strong></p><ol><li><strong>Interpelasi</strong><ul><li>Hak untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</li></ul></li><li><strong>Angket</strong><ul><li>Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidup­an bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul></li><li><strong>Menyatakan Pendapat</strong><ul><li>Hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesai­annya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.</li></ul></li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, hak DPRD terdiri dari hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.</u></strong></p>