Apa yang dimaksud dengan Perpu cipta kerja? Tuliskan dua masalah krusial !

<p><strong>Jawaban: Perpu Cipta Kerja: </strong><i><strong>omnibus law</strong></i><strong> yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Dua masalah krusial: Pengupahan dan PHK.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Undang-Undang Cipta Kerja</strong> atau <strong>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</strong> (<strong>UU Ciptaker</strong> atau <strong>UU CK</strong>) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.</p><p>&nbsp;</p><p><i>Omnibus Law</i> menjadi rujukan dan dasar bagi lahirnya undang-undang lain maupun peraturan di bawah undang-undamg, seperti misalnya peraturan pemerintah (PP). Dimana dalam konteks hukum, <i>omnibus law</i> adalah aturan hukum atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan dari substansi pengaturannya berbeda.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja terdapat lima masalah pokok dalam klaster ketenagakerjaan:</strong></p><ol><li>Mekanisme PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu/Kontrak)</li><li>Pengupahan</li><li>Pemutusan hubungan kerja (PHK)</li><li>Pesangon</li><li><i>Outsourcing</i></li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, Perpu Cipta Kerja merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Dua masalah krusial dalam Perpu Cipta Kerja adalah Pengupahan dan PHK.</u></strong></p>