apakah setiap kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat disidangkan melalui pengadilan HAM atau pengadilan HAM Ad Hoc?

<p><strong>Jawaban: tidak semua, hanya pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.26/2000.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p>Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diproses secara hukum melalui Pengadilan HAM.&nbsp;</p><p><strong>Berdasarkan UU No. 26/2000, Pengadilan HAM merupakan</strong> pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum, dan merupakan <i>lex specialis</i> dari Kitab Undang Hukum Pidana.&nbsp;</p><p>Kejahatan-kejahatan yang dapat diadili melalui pengadilan HAM adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dimana keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat <strong>(Pasal 1 ayat 3 UU No.26 Tahun 2000)</strong>.&nbsp;</p><p>Menurut ketentuan tersebut disebutkan pula bahwa, pelanggaran HAM berat yang <strong>terjadi sebelum berlakunya UU tersebut</strong> dapat diselesaikan melalui <strong>Pengadilan HAM Ad hoc</strong> yang dibentuk dengan <strong>Keputusan Presiden atas usul DPR (Pasal 43) </strong>atau melalui <strong>Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pasal 47).</strong></p><p><strong>Adapun bentuk pelanggaran berat yang dimaksud adalah:</strong></p><ul><li>pembunuhan</li><li>pemusnahan</li><li>perbudakan</li><li>pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa</li><li>perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional</li><li>penyiksaan</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, tidak setiap kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat disidangkan melalui pengadilan HAM atau pengadilan HAM Ad Hoc, melainkan hanya pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.26/2000.</u></strong></p>