Apakah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional sesuai sistem hukum yang berlaku ?

Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional sesuai sistem hukum yang berlaku karena dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, serta memiliki hierarki atau tingkatan dan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Simak pembahasan berikut Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa, undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pengertian peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Tata urutan ini sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Dengan demikian, Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional sesuai sistem hukum yang berlaku karena dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, serta memiliki hierarki atau tingkatan dan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum.