Bacalah teks berikut dengan saksama! lihatkan perbaikan yang menggembirakan selama lima tahun terakhir. Angka stunting yang menurun tak menjadi jaminan. "Jumlah memang menurun, tapi ini masih di atas angka ambang batas yang ditentukan WHO pad a 2010 [sebanyak 20 persen]," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi saat peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) di Gedung Kemenkes, Jakarta, Jumat (25/1). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat, prevalensi stunting berada di angka 30,8 persen. Angka itu menurun dari 37,2 persen pada catatan Riskesdas 2013. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan angka batas stunting sebesar 20 persen. Kondisi sedemikian rupa membuat pemerintah menjadikan upaya penurunan stunting sebagai prioritas nasional. Upaya, kata Oscar, banyak ditekankan pada promotif dan preventif. Stunting merupakan masalah gizi kronis. Anak mengalami kekurangan gizi sehingga menghambat pertumbuhan. Anak akan bertubuh pendek atau tinggi badan yang tak sesuai dengan usia. "Anak yang mengalami stunting baru terlihat di usia dua tahun;' kata Oscar. Meski tampak sepele, stunting juga menyimpan ancaman bagi masa depan anak.Stunting, kata Oscar, bisa berujung pada peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM), kekebalan tubuh menurun, kemampuan kognitif yang rendah, serta ancaman rendahnya produktivitas ekonomi. "Pencegahan stunting diupayakan lewat pola asuh, pola makan, sanitasi bersih dan aktivitas fisik," imbuhnya. Meski upaya penurunan stunting telah menjadi prioritas nasional, bukan berarti pemerintah terbebas dari permasalahan gizi. Oscar mengatakan, Indonesia masih punya banyak 'pekerjaan rumah' terkait upaya perbaikan gizi. Sebut saja beberapa kasus balita dengan berat badan rendah atau underweightyang masih berada di angka 17,7 persen pada Riskesdas 2018. Angka itu masih berada di atas ambang batas sebesar 10 persen yang ditetapkan WHO. Selain itu, balita dengan berat badan berlebih atau overweight juga tercatat masih berada di atas ambang batas sebesar 5 persen. Riskesdas 2018 mencatat angka balita overweight sebesar 8 persen. Oscar mengatakan, permasalahan gizi dimulai dari pola makan. Dia menekankan pentingnya pola konsumsi gizi seimbang agar terhindar dari masalah gizi. Data menunjukkan, hanya 1 dari 10 orang Indonesia yang mengonsumsi cukup sayur dan buah. Alokasi pengeluaran terbesar orangorang Indonesia justru ada pada makanan cepat saji. Dengan kondisi itu, maka tak heran jika status keluarga sehat hanya disandang oleh 16,8 persen atau sekitar 3,5 juta dari 21 juta keluarga yang terdata. "lndeks keluarga sehat dengan angka tertinggi ada di DKI Jakarta yakni 0,339;' kata Oscar. (els/asr). shorturl.at!gi/MP Berapa persen penurunan prevelensi stunting pada tahun 2013 ke tahun 2018? A. 5,6% B. 6,4% C. 7,6% D. 7,8% E. 8,6%

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

33

0.0

Jawaban terverifikasi

1) Apa perbedaan antara minimal usia kerja dan maksimal usia kerja? Jelaskan! (Jika perlu) 2) Perhatikan kutipan berita berikut! Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Hakim konstitusi menyatakan batas usia pelamar kerja tidak termasuk bentuk diskriminasi. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (30/7). Permohonan itu menggugat Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan tiap pemberi kerja bisa merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan kerja. Pemohon mempersoalkan isu diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan sesuai Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan diskriminatif apabila terjadi pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Karena itu, kata Arief, syarat seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan bukan merupakan tindakan diskriminatif. "Terlebih, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah tegas dinyatakan dalam Pasal 5 UU 13/2003 yang menyatakan, 'setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan'," katanya. Namun, satu hakim konstitusi yaitu M Guntur Hamzah punya pendapat berbeda atau dissenting opinion. Guntur berpendapat bahwa permohonan pemohon mestinya dikabulkan sebagian. Menurut dia, bunyi Pasal 35 Ayat (1) dapat diubah dan ditambahkan, sehingga pemberi kerja dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Guntur menyebut jika dilihat dari segi hukum (sense of legality), pasal yang diuji oleh pemohon secara umum memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Namun, jika dilihat dari kacamata keadilan (sense of justice), Guntur melihat norma Pasal 35 Ayat (1) potensial disalahgunakan, sehingga membutuhkan penegasan karena sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan. Menurut dia, Pasal 35 Ayat (10) sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pencari kerja. Khususnya, dalam frasa "merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan" yang diletakkan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja. Guntur berpandangan persyaratan hendaknya diletakkan pada kualifikasi dan kompetensi, sehingga tak masalah berapapun usia calon pekerja, sepanjang telah memasuki usia kerja dan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai formasi atau lowongan pekerjaan dimaksud. Berdasarkan kutipan diatas : • Apa saja penyebab sektor formal hanya dikhususkan anak pemuda usia 18-25 tahun? • Apakah hanya Negara Indonesia saja yang menerapkan batas usia 25 tahun? (Dibandingkan negara lain) Jelaskan situasi! (Jika perlu) • Mengapa batas usia bukan diskriminasi oleh MK dan mengapa batas usia di negara lain cenderung diskriminasi? Jelaskan perbandingannya! (Jika perlu) 3) Apa jadinya kalau batas usia kerja Indonesia dihapus sepenuhnya & merekut tenaga kerja di semua umur? Jelaskan dampaknya!

9

5.0

Jawaban terverifikasi

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter .... a. Ekspansif dengan menaikkan reserve requirement ratio b. Ekspansif dengan menurunkan reserve requirement ratio c. Kontraktif dengan menaikkan reserve requirement ratio d. Kontraktif dengan menurunkan reserve requirement ratio e. Ekspansif dengan menaikkan tingkat diskonto Bila Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansif, ceteris paribus maka .... a. Menimbulkan inflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas b. Menimbulkan deflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas c. Tingkat bunga meningkat di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas d. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas e. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) vertikal Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara .... a. Menurunkan pengeluaran pemerintah (G), menambah pembayaran transfer (Tr) dan meningkatkan pemungutan pajak (Tx) b. Menurunkan G, mengurangi Tr, dan meningkatkan Tx c. Menurunkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx d. Meningkatkan G, mengurangi Tr, dan menurunkan Tx e. Meningkatkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx Cara yang dilakukan kebijakan tingkat diskonto oleh Bank Sentral dalam melakukan kebijakan moneter adalah .... a. Mengatur jumlah pemberian kredit b. Menetapkan harga surat-surat berharga di pasar uang c. Menetapkan giro wajib minimum (reserved requirement ratio) d. Mengatur tingkat bunga tabungan e. Mengatur tingkat bunga pinjaman bank sentral kepada bank umum Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1). Menaikkan tarif pajak. 2). Diversifikasi pajak. 3). Menaikkan suku bunga. 4). Politik pasar terbuka. 5). Mengadakan diskriminasi harga. Yang termasuk kebijakan fiskal adalah .... a. 1) dan 2) b. 2) dan 3) c. 3) dan 4) d. 3) dan 5) e. 4) dan 5) Investasi bank lesu, daya beli melemah akan berdampak kepada apresiasi rupiah terhadap mata uang asing memburuk. Kebijakan moneter yang paling tepat dilakukan pemerintah adalah .... a. Menaikkan suku bunga bank b. Membeli surat berharga c. Memberikan subsidi kepada masyarakat d. Membatasi pengeluaran negara e. Menaikkan pajak penghasilan Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal ekspansif bila tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif adalah .... a. Output bertambah, suku bunga tetap b. Output bertambah, suku bunga turun c. Output bertambah, suku bunga naik d. Output turun, suku bunga naik e. Output turun, suku bunga turun Di bawah ini yang tidak termasuk jenis kebijakan moneter berhubungan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat, adalah .... a. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary Expansive Policy) b. Operasi pasar terbuka (Open Market Operation) c. Kebijakan moneter kontraktif (Monetary Contractive Policy)/ Tight Money Policy d. Fasilitas diskonto (Discount Rate) e. Meningkatkan jumlah barang di pasar output Pada saat nilai rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan dari Rp10.500,00 menjadi Rp11.760,00 harga barang impor mengalami kenaikan. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah .... a. Memborong dolar Amerika di pasar uang untuk membayar utang b. Meningkatkan produksi barang dan jasa bagi masyarakat c. Membeli surat berharga jangka panjang di pasar modal d. Menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan e. Menurunkan suku bunga tabungan dan pinjaman Ketika kebutuhan kedelai meningkat dan petani gagal panen karena terserang hama maka pemerintah harus mengimpor kedelai dari luar negeri yang harganya lebih mahal. Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah .... a. Menentukan tarif pajak kedelai lebih rendah dari sebelumnya b. Menentukan standar harga kedelai dari yang rendah sampai mahal c. Memberikan subsidi kepada petani yang menghasilkan kedelai d. Meningkatkan produktivitas kedelai dengan mengganti tanaman padi e. Membatasi impor kedelai dan meningkatkan ekspor ke luar negeri Operasi pasar terbuka dalam pengendalian uang yang beredar dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara .... a. Membeli surat berharga pemerintah dan Menjual surat-surat berharga pemerintah b. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menjual surat-surat berharga pemerintah c. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah d. Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah e. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum Perhatikan pernyataan berikut. 1). Politik diskonto 2). Menaikkan pajak 3). Politik pasar terbuka 4). Menaikkan cash ratio 5). Meningkatkan impor 6). Meningkatkan pinjaman Dari cara yang diterapkan pemerintah tersebut, yang merupakan kebijakan moneter adalah .... a. 1), 2), dan 3) b. 1), 3), dan 4) c. 2), 4), dan 5) d. 3), 4), dan 5) e. 4), 5), dan 6) Kondisi saat pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter adalah .... a. Ekonomi mengalami deflasi b. Perekonomian berada dibawah output potensialnya c. Tidak terjadi inflasi dan tingkat pengangguran berada dibawah target tingkat pengangguran d. Tingkat pengangguran berada diatas target tingkat pengangguran e. Ekonomi mengalami inflasi Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar Rp10 triliun, pada saat yang sama bank sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan sebesar 2%. Dari proses penciptaan uang, jumlah uang yang beredar dapat bertambah sebesar .... a. Rp10,2 triliun b. Rp12 triliun c. Rp50 triliun d. Rp102 triliun e. Rp500 triliun Bank X menerima tambahan deposit Rp500 juta dan menyalurkannya sebagai kredit pada nasabah A setelah dikurangi cadangan wajib perbankan 10%. Bila A menyimpan pinjamannya pada Bank Y dan bank ini menyisihkan cadangan dengan rasio yang sama, dan menyalurkan sebagai kredit, begitu seterusnya. Jumlah uang yang beredar adalah .... a. 50 juta b. 500 juta c. 1.000 juta d. 5.000 juta e. 50.000 juta Apabila GWM atau reserve requirement bank-bank umum sebesar 5%, maka multiplier deposit adalah sebesar .... a. 5 b. 10 c. 15 d. 20 e. 25 Jika GWM dinaikkan dari 5% menjadi 10 %, maka .... a. Multiplier naik menjadi 10 kali b. Multiplier turun menjadi 10 kali c. Multiplier tetap d. Multiplier naik menjadi 50 kali e. Multiplier turun menjadi 5 kali Jika defisit riil senilai Rp100 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 7.5% dan defisit nominal senilai Rp400 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp1 Triliun b. Rp2 Triliun c. Rp3 Triliun d. Rp4 Triliun e. Rp5 Triliun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,- Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Ketika terjadi inflasi salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan/persediaan kas (cash ratio policy). Dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah .... a. Jumlah uang yang beredar akan bertambah sehingga harga barang akan mengalami penurunan b. Harga barang akan mengalami penurunan sebagai akibat jumlah uang yang beredar berkurang c. Penambah cadangan pada bank umum menimbulkan jumlah uang semakin banyak beredar d. Jumlah barang akan semakin banyak beredar sebagai akibat dari kelangkaan jumlah uang e. Penambahan jumlah barang tidak dapat dihindari karena modal perusahaan semakin bertambah Apabila diketahui bahwa Indonesia mengalami defisit anggaran nominal (nominal deficit) sebesar Rp400 Triliun, defisit anggaran riil (real deficit) sebesar Rp360 Triliun, dan total utang Indonesia mencapai Rp2.000 Triliun, maka tingkat inflasi Indonesia mencapai .... a. 0,5% b. 1,0% c. 1,5% d. 2,0% e. 2,5% Jika defisit riil senilai Rp200 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 10% dan defisit nominal senilai Rp800 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp3 Triliun b. Rp4 Triliun c. Rp5 Triliun d. Rp6 Triliun e. Rp8 Triliun Berikut ini adalah berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh institusi Bank Indonesia sebagai bank sentral, kecuali .... a. Operasi pasar terbuka b. Menetapkan giro wajib minimum c. Menjual saham d. Kebijakan tingkat diskonto e. Pengawasan kredit secara selektif Apabila tingkat inflasi pada 2020 adalah 10 % dan kemudian pada 2021 menjadi 7 %, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? a. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga turun b. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga naik c. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga tetap d. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga naik e. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga turun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,-

13

0.0

Jawaban terverifikasi

Analisislah kesalahan berbahasa mulai kesalahan fonologis, morfologi, sintaksis masing masing 60 pada link dibawah ini https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0412918556/tingkatkan-skor-manajemen-risiko-indeks-kabupaten-semarang-diluncurkan-aplikasi-si-polaris Tingkatkan Skor Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Semarang Diluncurkan Aplikasi Si-Polaris. UNGARAN, suaramerdeka.com -Bupati Semarang Ngesti Nugraha meluncurkan Inovasi Si-Polaris, yaitu singkatan dari Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko. Peluncuran apilkasi itu dilakukan pada Jumat 14 Juni 2024 di Ruang Rapat Dharma Satya Gedung B Lantai II Setda Kabupaten Semarang di Ungaran. Dalam sambutannya, Bupati Ngesti sangat mengapresiasi hadirnya inovasi Si-Polaris ini. Melalui inovasi ini ia berharap akan dapat memperkuat tata kelola risiko dalam rangka meningkatkan capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) di Kabupaten Semarang. Peluncuran aplikasi ini dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T). Si-Polaris ini bertujuan untuk memudahkan segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Semarang di dalam melaksanakan pendokumentasian, pengolahan, dan pengelolaan data risiko yang ada di setiap perangkat daerah. Jadi saya sangat pngaprsiasi ini," katanya. Inovasi Si-Polaris diinisiasi oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Semarang, Chrisolina Libratini Endraswari Sayogiyanti SSos MM yang juga Ketua Tim Teknis Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bupati Semarang Nomor 700/0235/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 700/0526/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Komite Pengelolaan Risiko. Chrisolina menuturkan ide pembuatan aplikasi ini dilatarbalakangi masih sangat rendahnya kinerja pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Semarang. Indikasinya, dari capaian skor MRI Kabupaten Semarang pada tahun 2023 berada di posisi terbawah dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, capaian skor MRI Kabupaten Semarang pada tahun 2023 yang mencapai 2,257 juga masih cukup jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang mencapai sebesar 2,84. "Penyebab utama masih rendahnya capaian MRI Kabupaten Semarang adalah dikarenakan masih lemahnya tata kelola dalam pengelolaan risiko oleh Pemerintah Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa salah satu kelemahan tata kelola risiko di Kabupaten Semarang adalah belum optimalnya pemenuhan data dukung pengelolaan risiko untuk penilaian MRI Kabupaten Semarang. Seperti, dokumen Register Risiko (RR), Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan dari seluruh Perangkat Daerah. Sehingga, skor MRI Kabupaten Semarang tidak dapat meningkat dari kisaran 2 dan demikian pula levelnya tidak dapat meningkat dari level 2," ucapnya. Oleh sebab itulah menurut Chrisolina, diperlukan satu instrumen bantu yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi guna memudahkan pendokumentasian, pengolahan, dan pengelolaan data risiko sebagai bahan penyusunan dokumen penilaian risiko yang terdiri atas Register Risiko (RR), Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan. "Melalui pemanfaatan aplikasi Si-Polaris ini diharapkan akan dapat meningkatkan akurasi aata dan ketepatan pemenuhan bukti dukung (evidence) dalam Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Semarang. Sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen risiko yang bermuara pada peningkatan capaian MRI dan SPIP-T Pemerintah Kabupaten Semarang," katanya. Menurut Chrisolina, sebagai tindak lanjut dari peluncuran aplikasi ini oleh Bupati Semarang, Bapperida akan melaksanakan penerapan Aplikasi Si-Polaris untuk semua Perangkat Daerah yang sebelumnya telah diujicobakan terbatas pada enam perangkat daerah.

8

5.0

Jawaban terverifikasi

1) Indonesia memiliki jumlah kriminal tahun 2022 sebanyak 372.965 kejadian. Artinya tindak kejahatan terjadi setiap 1 menit 24 detik sekali atau 1-5 pelaku dari 279 juta jiwa. Dengan naiknya jumlah tindak kejahatan, risiko terkena tindak kejahatan juga meningkat menjadi 137 per 100.000 penduduk pada 2022. Angka risiko terkena tindak kejahatan tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebelumnya yang sebesar 90 per 100.000 penduduk. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? 2) Indonesia belum memeratakan bangunan kantor polisi di pendesaan. Sehingga korupsi makin merajalela. Namun jika Indonesia memiliki banyak kriminal (soal nomor 1), maka pembangunan kantor polisi dan fasilitas belum merata dan tingkat keamanan masih kurang. Sehingga warga kewalahan melaporkan banyak kasus kejadian ini. Dengan pemerataan pembangunan dengan jarak 250 meter + biaya uang yang cukup dan penjaga polisi maksimal, apakah kriminal bisa berkurang dalam jangka pendek? jelaskan alasanmu! (Jika ada) 3) Jika dimasa depan, Indonesia jarang ada kasus kriminal tahun 2045 sekitar 121 kejadian dan peluang muncul 1-5 tindak kejahatan hanya 0,5%/hari. Apa yang mereka rasakan, jika semua masalah terselesaikan sepenuhnya? berikan kesimpulan! ​

10

5.0

Jawaban terverifikasi