Aldelina Y

15 Mei 2023 02:10

Aldelina Y

15 Mei 2023 02:10

Pertanyaan

Bagaimana operasional system keamanan laut nasional Indonesia?

Bagaimana operasional system keamanan laut nasional Indonesia?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

06

:

53

:

39

Klaim

2

1

Jawaban terverifikasi

SU -

15 Mei 2023 02:37

Jawaban terverifikasi

<p>Operasional Sistem Keamanan Laut Nasional (SKLN) Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang Sistem Keamanan Laut Nasional. Sistem ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi wilayah perairan Indonesia dan menjamin keamanan dan keselamatan pengguna laut, serta mendukung kepentingan ekonomi nasional.</p><p>SKLN Indonesia melibatkan beberapa lembaga pemerintah dan keamanan, seperti TNI, Polri, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga terkait lainnya. Operasional SKLN Indonesia terdiri dari beberapa aspek, antara lain:</p><p>1. Pengawasan dan pemantauan wilayah perairan<br>SKLN Indonesia dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan pemantauan wilayah perairan Indonesia, termasuk juga zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Hal ini dilakukan untuk mencegah kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, perampasan barang di laut, penyelundupan narkotika, serta kejahatan teroris.</p><p>2. Patroli laut<br>Patroli laut dilakukan oleh TNI AL dan Bakamla untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna laut, mencegah pelanggaran hukum di laut, serta menangani bencana alam dan kecelakaan laut.</p><p>3. Penegakan hukum laut<br>Penegakan hukum laut dilakukan oleh Polri, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindak pelanggaran hukum di laut, seperti perikanan ilegal, penangkapan ikan secara berlebihan, pencemaran laut, serta penggelapan aset negara di laut.</p><p>4. Sistem informasi maritim<br>SKLN Indonesia juga melibatkan sistem informasi maritim (SIM), yang terdiri dari teknologi dan infrastruktur yang memungkinkan berbagi informasi dan data antara berbagai lembaga pemerintah dan keamanan. SIM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam menangani berbagai masalah keamanan laut.</p><p>5. Peningkatan kemampuan personel<br>SKLN Indonesia juga melibatkan upaya peningkatan kemampuan personel, baik melalui pelatihan dan pengembangan, maupun peningkatan perlengkapan dan teknologi yang digunakan dalam operasional keamanan laut.</p><p>Operasional SKLN Indonesia dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif antara berbagai lembaga pemerintah dan keamanan, sehingga dapat menciptakan situasi keamanan laut yang lebih baik dan mencegah potensi ancaman di wilayah perairan Indonesia.</p>

Operasional Sistem Keamanan Laut Nasional (SKLN) Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang Sistem Keamanan Laut Nasional. Sistem ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi wilayah perairan Indonesia dan menjamin keamanan dan keselamatan pengguna laut, serta mendukung kepentingan ekonomi nasional.

SKLN Indonesia melibatkan beberapa lembaga pemerintah dan keamanan, seperti TNI, Polri, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga terkait lainnya. Operasional SKLN Indonesia terdiri dari beberapa aspek, antara lain:

1. Pengawasan dan pemantauan wilayah perairan
SKLN Indonesia dilaksanakan dengan melakukan pengawasan dan pemantauan wilayah perairan Indonesia, termasuk juga zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Hal ini dilakukan untuk mencegah kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, perampasan barang di laut, penyelundupan narkotika, serta kejahatan teroris.

2. Patroli laut
Patroli laut dilakukan oleh TNI AL dan Bakamla untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna laut, mencegah pelanggaran hukum di laut, serta menangani bencana alam dan kecelakaan laut.

3. Penegakan hukum laut
Penegakan hukum laut dilakukan oleh Polri, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindak pelanggaran hukum di laut, seperti perikanan ilegal, penangkapan ikan secara berlebihan, pencemaran laut, serta penggelapan aset negara di laut.

4. Sistem informasi maritim
SKLN Indonesia juga melibatkan sistem informasi maritim (SIM), yang terdiri dari teknologi dan infrastruktur yang memungkinkan berbagi informasi dan data antara berbagai lembaga pemerintah dan keamanan. SIM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam menangani berbagai masalah keamanan laut.

5. Peningkatan kemampuan personel
SKLN Indonesia juga melibatkan upaya peningkatan kemampuan personel, baik melalui pelatihan dan pengembangan, maupun peningkatan perlengkapan dan teknologi yang digunakan dalam operasional keamanan laut.

Operasional SKLN Indonesia dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif antara berbagai lembaga pemerintah dan keamanan, sehingga dapat menciptakan situasi keamanan laut yang lebih baik dan mencegah potensi ancaman di wilayah perairan Indonesia.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

45

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

28

2.2

Lihat jawaban (3)