Bagaimana prosedur impeachment dalam ketatanegaraan Indonesia?

Impeachment atau pemakzulan atau juga pemberhentian jabatan presiden dan wakilnya secara paksa dan tanpa proses dan hukum yang jelas. Pemakzulan (bahasa Inggris: impeachment) adalah sebuah proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi terhadap seorang pejabat tinggi negara (terutama kepala negara dan/atau kepala pemerintahan). Tergantung pada negara yang bersangkutan, pemakzulan dapat berarti proses pendakwaan yang berujung pada pemecatan atau pelepasan jabatan, atau hanya merupakan pernyataan dakwaan resmi semata yang mirip pendakwaan dalam kasus-kasus kriminal sehingga proses pemecatan tidak termasuk pemakzulan. Impeachment atau pemakzulan atau juga pemberhentian jabatan presiden dan wakilnya secara paksa dan tanpa proses dan hukum yang jelas. Proses pemakzulan sendiri telah diatur dalam uud 1945 melaui 3 lembaga masyarakat dengan waktu yang lama, yaitu : 1. DPR melakukan penyelidikan menggunakan hak angket yang kemudian hasil penyelidikan dirapatkan dalam rapat paripurna DPR. 2. di lembaga MK memberikan putusan terhadap usulan DPR bahawa presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran atau kinerja nya menurun terbukti. Lalu meneruskan pada rapat paripurna MPR. 3. Dalam rapat MPR diberlakukan voting terhadap usulan teersebut dan ditemukanlah hasil lahir. Jadi, Impeachment atau pemakzulan atau juga pemberhentian jabatan presiden dan wakilnya secara paksa dan tanpa proses dan hukum yang jelas.