Berdasarkan tata urutan perundang-undangan pihak yang dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang adalah .... a. DPR dan DPD b. DPD dan DPRD c. MA dan Presiden d. Presiden dan DPR

Jawaban yang benar adalah a. DPR dan DPD Yuk simak penjelasan di bawah ini! Berdasarkan tata urutan perundang-undangan pihak yang dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang adalah DPR dan DPD. Hal ini telah termuat di dalam UUD NRI 1945 pasal 21 yang berbunyi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Dan pasal 22D ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.’’’ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan tata urutan perundang-undangan pihak yang dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang adalah DPR dan DPD.