Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, tahap penyusunan APBN yaitu ....

<p>Jawaban :</p><p><strong>Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 15:</strong></p><ol><li>Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya.</li><li>Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.</li><li>Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.</li><li>Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.</li><li>APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.</li><li>Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.</li></ol><p>(Dikutip dari <i>bappenas.go.id</i> pada 9 Maret 2021)&nbsp;</p><p><strong><u>Jadi, penyusunan APBN harus berurutan sesuai dengan peraturang undang-undang yang berlaku.</u></strong></p>