Arum A
29 Agustus 2022 09:24
Arum A
29 Agustus 2022 09:24
Pertanyaan
Berdasarkan uu no 17 tahun 2003, uu no 27 tahun 2009 dan tatib dpr ri tahun 2009 atau melalui proses pembahasan rencana kerja pemerintah (pkp) dan pembicaraan penyusunan rapbn. berikut ini yang tidak termasuk mekanisme penyusunan apbn .... a. pemerintah pusat mengajukan ruu tentang apbn disertai nota keuangan b. pembahasan rapbn oleh dewan perwakilan rakyat c. dpr mengusulkan perubahan rapbn d. pengambilan keputusan oleh dpr atas apbn e. penetapan rapbn menjadi apbn oleh pemerintah
1
1
C. Devi
04 Oktober 2022 11:13
<p>jawab: a. pemerintah pusat mengajukan ruu tentang apbn disertai nota keuangan</p><p> </p><p>pembahasan:</p><p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.</p><p>Berikut tahapan penyusunan APBN: </p><p>Tahap 1: Perencanaan dan penetapan RAPBN yang disusun oleh kementerian/lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro. </p><p>Tahap 2: Pembahasan dan penetapan <strong>APBN</strong> yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan DPD.</p><p>Tahap 3: Pelaksanaan dan pengawasan APBN.</p><p> </p><p>jadi, berikut ini yang tidak termasuk mekanisme penyusunan apbn a. pemerintah pusat mengajukan ruu tentang apbn disertai nota keuangan</p>
jawab: a. pemerintah pusat mengajukan ruu tentang apbn disertai nota keuangan
pembahasan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
Berikut tahapan penyusunan APBN:
Tahap 1: Perencanaan dan penetapan RAPBN yang disusun oleh kementerian/lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah yang mengacu pada asumsi dasar ekonomi makro.
Tahap 2: Pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan pemerintah dan DPR dengan pertimbangan masukan DPD.
Tahap 3: Pelaksanaan dan pengawasan APBN.
jadi, berikut ini yang tidak termasuk mekanisme penyusunan apbn a. pemerintah pusat mengajukan ruu tentang apbn disertai nota keuangan
· 0.0 (0)
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
