berikut yang bukan termasuk prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia adalah... a. sistem konstitusional b. Indonesia adalah negara hukum c. menteri negara bertanggung jawab kepada MPR d. menteri negara adalah pembantu presiden e. menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden

<p><strong>Jawaban: c. menteri negara bertanggung jawab kepada MPR.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Indonesia saat ini berada pada Era Reformasi </strong>dimana era ini ditandai oleh jatuhnya pemerintah Orde Baru pada tahun 1998. Diawali oleh krisis finansial bangsa Indonesia yang menyebabkan ekonomi melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi dan aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.</p><p>Pada masa ini sistem ketatanegaraan pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa perubahan, dengan<strong> dua dasar yang sama yaitu Indonesia adalah negara hukum dan berdasarkan sistem konstitusional.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pokok-pokok pikiran pemerintahan Indonesia (Sistem Ketatanegaraan) yang berlaku pada masa Reformasi:</strong></p><ol><li>Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.</li><li>Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensiil.</li><li>Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.</li><li>Kabinet dan menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.</li><li>Parlemen (MPR) terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu DPR dan DPD, dimana DPR memiliki kekuasaan legislatif dan mengawasi jalannya pemerintahan.</li><li>Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA (Mahkamah Agung) dan badan peradilan dibawahnya.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, yang bukan termasuk prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia adalah c. menteri negara bertanggung jawab kepada MPR.</u></strong></p>