Rifa R

01 Agustus 2022 08:30

Rifa R

01 Agustus 2022 08:30

Pertanyaan

dasar hukum serta tugas dan wewenang DPR

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

17

:

02

:

37

Klaim

1

1

Jawaban terverifikasi

S. Ali

11 Februari 2023 05:07

Jawaban terverifikasi

<p>Jawaban:</p><p>Dasar hukum dari DPR adalah di UUD 1945 tepatnya pada BAB VII pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B</p><p>&nbsp;</p><p>dan untuk wewenang DPR sendiri yaitu sebagai berikut:</p><ul><li>Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat,</li><li>Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. (baca juga:&nbsp;Fungsi MPR RI)</li><li>Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. (baca juga:&nbsp;Tugas dan Fungsi TNI POLRI)</li><li>Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.</li><li>Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.</li><li>Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.</li></ul><p>&nbsp;</p><p>Jadi itulah dasar hukum dan wewenang DPR.</p>

Jawaban:

Dasar hukum dari DPR adalah di UUD 1945 tepatnya pada BAB VII pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B

 

dan untuk wewenang DPR sendiri yaitu sebagai berikut:

  • Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat,
  • Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. (baca juga: Fungsi MPR RI)
  • Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. (baca juga: Tugas dan Fungsi TNI POLRI)
  • Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
  • Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.
  • Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

 

Jadi itulah dasar hukum dan wewenang DPR.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

45

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

23

2.2

Lihat jawaban (3)