hak Anggara DPR

<p><strong>1. Hak Interpelasi</strong>: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2. Hak Angket</strong>: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>3. Hak Menyatakan Pendapat: </strong>hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:</p><ol><li>kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;</li><li>tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau</li><li>dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.</li></ol>