Pertanyaan

Hukum Administrasi Negara ADPU4332. FULL 20K , 0813-1129-1022 1. Negara, dengan organ pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi warganya, tentu membutuhkan instrumen sebagai sarana untuk melaksanakannya. Instrumen-instrumen tersebut merupakan sarana yang disepakati dalam konstitusi sebagai alat yang legal digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kesejahteraan bagi warganya. Kedudukan negara sebagai badan hukum publik diwujudkan dengan pemberian kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari. Untuk menegakan kewenangan tersebut, negara membutuhkan keberadaan satu instrumen hukum yang dapat memberi ancaman ataupun pemaksaan agar perundangan yang diterbitkan dalam rangka pencapaian kesejahteraan umum dapat terlaksana. Karena itulah, negara diberikan satu kewenangan atau fungsi yang diembannya untuk mengenakan sanksi-sanksi hukum. Sehubungan dengan hal tersebut: A. Saudara uraikan sanksi yang dapat dikenakan oleh negara kepada warga negara; B. Saudara analisis jenis-jenis sanksi hukum yang dapat dikenakan oleh negara dalam upaya menegakkan hukum peraturan perundang-undangan 2. Dalam hal pemanfaatan barang milik negara dapat dilakukan melalui model kerja sama pemanfaatan barang milik negara. Sehubungan dengan hal tersebut anda uraikan bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan terkait! 3. Dalam pertimbangan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditegaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Sehubungan dengan hal tersebut: A. Bagaimana prosedur atau mekanisme untuk mendapatkan informasi publik? B. Apakah semua informasi publik dapat diberikan kepada masyarakat? 4. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasal 34 ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945 mengamanahkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pasal 14 UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menegaskan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Kemudian Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2011 menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti, pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Sehubungan dengan sanksi, apakah yang dikenakan kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti? Jawab : FULL 20K , 0813-1129-1022 1. A. Sanksi yang dapat dikenakan oleh ….. B . Jenis-jenis sanksi hukum yang dapat …. 2. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara…. 3. A. Prosedur atau mekanisme untuk mendapatkan…. B. Tidak semua informasi publik dapat …. 4. Pada Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2011….. FULL JAWABAN 20K , 0813-1129-1022

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

02

:

24

:

49

Klaim