Indonesia merasa dirugikan dengan pengaturan wilayah berdasarkan Ordonansi Hindia Belanda 1939. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas berlayar di laut yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan konsepsi atas pengaturan laut wilayah yang didasarkan pada konsepsi archipelago (negara kepulauan) yang dikenal dengan .... a. Deklarasi Djuanda b. konvensi negara kepulauan c. deklarasi hukum laut Indonesia d. konvensi hukum laut internasional e. konvensi penerbangan sipil di perairan Indonesia

Jawaban yang benar adalah a. Deklarasi Djuanda Soal menanyakan konsepsi atas pengaturan laut wilayah yang didasarkan pada konsepsi archipelago (negara kepulauan) dikenal dengan sebutan apa. Jawabannya dapat ditemukan dengan penjelasan berikut: Berdasarkan konsep archipelago state yang dicetuskan dan dideklarasikan oleh Ir. H. Djoeanda (Deklarasi Djuanda) ditegaskan pada dunia bahwa Republik Indonesia mempunyai kedaulatan penuh terhadap perairan antar pulau. Deklarasi Djuanda akhirnya masuk dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nation Convention On Law Of The Sea (UNCLOS) yang mengakui konsep negara kepulauan. Deklarasi Djuanda memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep wawasan nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah tanah air dan keutuhan NKRI. Laut bukanlah pemisah pulau-pulau, tetapi sebagai perekat dan pemersatu kedaulatan negara. Jadi jawaban yang benar adalah a. Deklarasi Djuanda