Instansi pemerintahan sering memasang pengumuman di papan pengumuman. Hal ini mencerminkan terlaksananya prinsip .... a. akuntabilitas b. transparansi c. supremasi hukum d. partisipasi masyarakat e. efisiensi dan efektivitas

<p><strong>Jawaban: b. transparansi.</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Menurut Bank Dunia, </strong><i><strong>good governance</strong></i> adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and <i>political framework</i> bagi tumbuhnya aktivitas usaha.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiga unsur pokok good governance yang bersifat sinergis, terdiri dari:</strong></p><ol><li>Pemerintah yang dapat dipercaya menangani administrasi negara untuk suatu periode tertentu.</li><li>Pihak swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik.</li><li>Warga masyarakat (<i>stakeholders</i>).</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong>Prinsip-prinsip good governancem menurut </strong><i><strong>UN Development Program</strong></i><strong> (UNDP) adalah:</strong></p><ol><li><strong>Partisipasi (</strong><i><strong>participation</strong></i><strong>),</strong> artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan.</li><li><strong>Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (</strong><i><strong>responsiveness</strong></i><strong>)</strong> dalam pengelolaan lembaga, terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.</li><li><strong>Kemampuan untuk menjembatani perbedaan kepentingan diantara masyarakat</strong>, agar terciptanya konsensus bersama.</li><li><strong>Akuntabilitas (</strong><i><strong>accountability</strong></i><strong>),</strong> yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada stakeholder secara efektif.</li><li><strong>Transparansi (</strong><i><strong>transparency</strong></i><strong>),</strong> yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan.</li><li><strong>Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum</strong>.</li><li><strong>Memiliki visi yang luas dan berjangka panjang</strong> untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.</li><li><strong>Kesetaraan dan kewajaran (</strong><i><strong>fairness</strong></i><strong>),</strong> yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, jika terdapat Instansi pemerintahan sering memasang pengumuman di papan pengumuman. Hal ini mencerminkan terlaksananya prinsip b. transparansi.</u></strong></p>