Jelaskan dasar hukum pemberian kekuasaan eksekutif yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 !

Dasar hukum pemberian kekuasaan eksekutif adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang tertuang dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara terutama Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". PEMBAHASAN: Kekuasaan eksekutif adalah sebuah kekuasaan yang diberikan kewenangan kepada seseorang yang selanjutnya disebut sebagai Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini selaras dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesian adalah sistem pemerintahan presidensial. Oleh sebab itu, seorang Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Dasar hukum pemberian kekuasaan eksekutif adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang tertuang dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara terutama Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" dan untuk selanjutnya kewenangan untuk kekuasaan eksekutif juga telah diatur di UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang semuanya tercantum dalam Bab III mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Dalam hal ini, Presiden sebagai pemilik hak kekuasaan eksekutif beserta dengan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dengan demikian, dasar hukum pemberian kekuasaan eksekutif adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang tertuang dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara terutama Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".