Jelaskan dasar hukum (surat keputusan) pembangunan monumen kresek!

<p>Jawaban soal di atas adalah didasarkan pada keputusan pemerintah setempat atau otoritas terkait&nbsp;<br><br>Cermati pembahasan berikut!</p><p>Pembangunan monumen biasanya didasarkan pada keputusan pemerintah setempat atau otoritas terkait yang dapat berasal dari berbagai dokumen seperti peraturan daerah, keputusan gubernur, atau kebijakan pemerintah setempat.</p><p>&nbsp;</p><p>Pembangunan monumen tertentu mungkin dilakukan atas dasar keinginan untuk mengabadikan suatu peristiwa, tokoh, atau simbol penting bagi masyarakat. Jika ada keputusan resmi atau dasar hukum tertentu yang mendukung pembangunan monumen kresek, informasi tersebut akan terdokumentasikan dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau instansi terkait.</p><p><br>Monumen Kresek dibangun untuk mengenang peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948 di mana para tokoh PKI di Madiun mendeklarasikan berdirinya Front Nasional. Pembentukan Front Nasional bertujuan mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunisme.</p><p>Dengan demikian, pembangunan monumen pada gambar bertujuan mengingatkan bangsa Indonesia atas terjadinya pemberontakan&nbsp;PKI di Madiun.<br><br>Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah didasarkan pada keputusan pemerintah setempat atau otoritas terkait</p>