kaisiepo dalam konferensi malino meminta agar wilayah irian barat digabungkan ke...

Konferensi Malino adalah konferensi perdamaian yang diadakan pada tahun 1946 di Malino, Sulawesi Selatan, Indonesia, antara pemerintah Indonesia (dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir) dan pemerintah Belanda. Salah satu hasil dari konferensi tersebut adalah kesepakatan untuk mengakhiri konflik bersenjata antara kedua belah pihak. Dalam konteks konferensi ini, Ir. F. J. Kaisiepo, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Papua (Irian Barat), mewakili kelompok masyarakat Papua Barat. Pada saat itu, status politik Papua Barat (Irian Barat) belum sepenuhnya ditentukan. Kaisiepo meminta agar wilayah Irian Barat bergabung dengan Indonesia, yang sedang berjuang untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaannya dari Belanda. Namun, permintaan ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda saat itu. Penting untuk dicatat bahwa status Papua Barat (Irian Barat) terus menjadi sumber ketegangan dan konflik selama beberapa tahun setelah Konferensi Malino. Baru pada tahun 1963, melalui Perjanjian New York, administrasi Papua Barat diserahkan kepada PBB, yang kemudian menjalankan pemerintahan sementara. Setelah referendum Act of Free Choice pada tahun 1969, wilayah itu secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Namun, hasil referendum ini juga menjadi kontroversi, dan sebagian orang Papua Barat masih berjuang untuk otonomi dan hak politik yang lebih besar dalam konteks Indonesia hingga saat ini.