Kasus pembebasan Irian Barat merupakan salah satu kasus besar yang identik dengan era Orde Lama. Status kepemilikan akan Irian Barat menjadi perhatian banyak pihak, tidak hanya Belanda namun juga Amerika yang justru terkesan paling bernafsu membicarakan status kepemilikan Irian Barat. Dari berbagai usaha diplomasi , perundingan serta berbagai operasi militer yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan wilayah Irian Barat, kesemuanya tidak berhasil hingga akhirnya permasalahan tersebut diselesaikan melalu pepera di tahun 1969. Dari proses penyelesaian sengketa yang begitu lama sejak KMB hingga pepera, analisislah perbedaan argumen menurut perspektif Indonesia dan Belanda, mengapa wilayah Irian Barat harus menjadi bagian dari negara mereka masing-masing ?

Hallo Kak Anonim, aku Rizki disini aku mau bantu jawab pertanyaan kakak. Jadi panduannya gini kak.. Perspektif Indonesia dalam kasus pembebasan Irian Barat adalah bahwa wilayah ini harus menjadi bagian integral dari Indonesia. Indonesia berpegang pada asas uti possidetis, yaitu prinsip bahwa batas-batas wilayah harus diakui sebagaimana adanya pada saat kemerdekaan. Selain itu, Indonesia mengklaim bahwa mayoritas penduduk Irian Barat mendukung integrasi dengan Indonesia melalui pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969. Sementara itu, perspektif Belanda mengklaim bahwa Irian Barat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan tidak harus bergabung dengan Indonesia. Mereka juga menganggap pepera tahun 1969 tidak adil karena dianggap terjadi di bawah tekanan militer Indonesia. Kedua negara memiliki argumen berdasarkan hukum internasional, sejarah, dan pandangan politik mereka sendiri. Akhirnya, dengan mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengadakan pepera sebagai penentu akhir status Irian Barat, yang kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Meskipun ada kontroversi seputar prosesnya, penyelesaian ini mengakhiri konflik antara kedua negara terkait wilayah tersebut. Semoga Membantu:))