Tedy R

16 November 2022 19:53

Tedy R

16 November 2022 19:53

Pertanyaan

Kebijakan Otonomi Daerah dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Selain itu kebijakan ini jga bertujuan agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Pada prakteknya idealisme dari praktek otonomi daerah ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan, salah satunya karena adanya hambatan berupa rendahnya tingkat partisipasi politik di tingkat daerah. Akibatnya, kekuasaan di daerah justru terpusat pada golongan tertentu di daerah, dan terjebak pada sistem politik yang bersifat oligarkhis. Sebutan lainnya adalah melahirkan “politik keluarga” atau “politik dinasti”. Politik keluarga ini memang tidak sepenuhnya salah, namun apabila kenyataan tersebut disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat daerah dalam bidang politik, maka sudah semestinya masalah ini harus diatasi demi kelangsungan demokrasi. Sebagai mahasiswa, kemukakan pendapat Anda, strategi apa yang dapat dilakukan agar rendahnya partisipasi politik masyarakat daerah sebagai salah satu faktor penghambat otonomi daerah tersebut dapat diatasi?

Kebijakan Otonomi Daerah dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar. Selain itu kebijakan ini jga bertujuan agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Pada prakteknya idealisme dari praktek otonomi daerah ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan, salah satunya karena adanya hambatan berupa rendahnya tingkat partisipasi politik di tingkat daerah. Akibatnya, kekuasaan di daerah justru terpusat pada golongan tertentu di daerah, dan terjebak pada sistem politik yang bersifat oligarkhis. Sebutan lainnya adalah melahirkan “politik keluarga” atau “politik dinasti”. Politik keluarga ini memang tidak sepenuhnya salah, namun apabila kenyataan tersebut disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat daerah dalam bidang politik, maka sudah semestinya masalah ini harus diatasi demi kelangsungan demokrasi. Sebagai mahasiswa, kemukakan pendapat Anda, strategi apa yang dapat dilakukan agar rendahnya partisipasi politik masyarakat daerah sebagai salah satu faktor penghambat otonomi daerah tersebut dapat diatasi?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

14

:

56

:

06

Klaim

4

0


Empty Comment

Belum ada jawaban 🤔

Ayo, jadi yang pertama menjawab pertanyaan ini!

Mau jawaban yang cepat dan pasti benar?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Temukan jawabannya dari Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

47

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

24

2.2

Lihat jawaban (3)