Kemukakan landasan hukum lembaga-lembaga negara tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundangan Iainnya!

Sistem pemerintahan republik indonesia adalah menganut sistem pemerintahan Presidensil. Sistem pemerintahan republik indonesia adalah menganut sistem pemerintahan Presidensiil, sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 "Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. 1. Landasan Hukum lembaga negara terdapat di dalam UUD 1945. Lembaga-lembaga negara yang mendapat kewenangan secara konstitusional dan kedudukan setara a. MPR (pasal 1 ayat 2) b. DPR (pasal 19) c. DPD (pasal 22C) d. BPK (pasal 23E) e. Presiden dan wakil (pasal 4) Trias politica adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar yaitu; 1. Legislatif bertugas membuat undang-undang, bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang, bidang eksekutif adalah Presiden dan wakil Presiden beserta Menteri-menteri yang membantunya 3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) Jadi, Sistem pemerintahan republik indonesia adalah menganut sistem pemerintahan Presidensil.