Klasifikasikan lembaga-lembaga negara di Indonesia ke dalam pembagian kekuasaan menurut teori Trias Politika!

Klasifikasi lembaga lembaga negara di Indonesia kedalam pembagian kekuasaan menurut teori trias politika : Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, Lembaga Eksekutif. Trias Politica berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Sederhananya, Trias Politica adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Menurut Wahyu Eko Nugroho dalam jurnalnya berjudul Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, Trias Politica adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas. Berikut ini kami jelaskan satu per satu penerapan Trias Politica di Indonesia berdasarkan setiap pembagian kekuasaannya: 1. Kekuasaan Legislatif Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat 3 lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 2. Kekuasaan Eksekutif Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Namun mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, oleh karenanya Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya yang turut membantu Presiden, yakni para menteri. 3. Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi, Klasifikasi lembaga lembaga negara di Indonesia kedalam pembagian kekuasaan menurut teori trias politika : Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, Lembaga Eksekutif.