landasan hukum penegakan hak asasi manusia di indonesia setelah amandemen

<p><strong>Jawaban: Pasal 28A sampai dengan 28J UUD NRI 1945.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Setelah amandemen UUD NRI 1945, pasal dalam UUD NRI 1945 yang secara khusus membahas tentang hak asasi manusia adalah Pasal 28A sampai dengan 28J:</strong></p><ol><li>Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya.&nbsp;</li><li>Hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah.&nbsp;</li><li>Hak anak untuk tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.&nbsp;</li><li>Hak mendapat pendidikan.&nbsp;</li><li>Hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil.</li><li>Hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil.&nbsp;</li><li>Hak atas status kewarganegaraan.&nbsp;</li><li>Hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.&nbsp;</li><li>Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani.&nbsp;</li><li>Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.&nbsp;</li><li>Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.&nbsp;</li><li>Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda dan mendapat rasa aman.&nbsp;</li><li>Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia.&nbsp;</li><li>Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.&nbsp;</li><li>Hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, landasan hukum penegakan hak asasi manusia di Indonesia setelah amandemen adalah Pasal 28A sampai dengan 28J UUD NRI 1945.</u></strong></p>