Lembaga ini berfungsi mengkoordinasi dan mensinergikan penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya. Lembaga yang dimaksud adalah .... a. Badan Standardisasi Nasional b. Badan Pengawasan Obat dan Makanan c. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi d. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan e. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Jawaban yang benar adalah d. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Cermati penjelasan berikut ya! Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi: - perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; - pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah; - pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; - pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis; - pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli,dan upaya pencegahan korupsi; Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah d. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan