lembaga negara Yang berhak melakukan penuntutan dalam setiap perkara di pengadilan oleh negara dalam hal ini lembaga Adiyaksa

<p><strong>Jawaban: Kejaksaan.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI</strong>, <strong>Pasal 2 ayat (1)</strong> ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.&nbsp;</p><p><strong>Kejaksaan berkedudukan sebagai:</strong></p><ol><li>Pengendali proses perkara (<i>Dominus Litis</i>).</li><li>Mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.&nbsp;</li><li>Merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (<i>executive ambtenaar</i>).&nbsp;</li></ol><p>Atas dasar Undang-Undang Kejaksaan tersebut, maka kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang <strong>melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, lembaga negara yang berhak melakukan penuntutan dalam setiap perkara di pengadilan oleh negara dalam hal ini lembaga adiyaksa Kejaksaan.</u></strong></p>