Lembaga peradilan yang berwenang mengadili pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI adalah … A. peradilan umum B. peradilan agama c. peradilan militer D. peradilan tata usaha negara E. Mahkamah Agung

Jawaban yang tepat adalah c. peradilan militer Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Pengadilan Militer I-05 Pontianak, dibidang fungsi teknis yudisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis tersebut antara lain : 1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) 2. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya). 3. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya. 4. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan tatalaksana. Jadi, jawaban yang tepat adalah c. peradilan militer