Lembaga yang berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi amnesti dan abolisi adalah .... A. MPR B. DPR C. Menteri D. Mahkamah Agung E. Mahkamah Konstitusi

<p><strong>Jawaban:</strong> B. DPR dan D. Mahkamah Agung.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><ul><li><strong>Amnesti</strong> adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diberikan <strong>Presiden</strong> dengan memperhatikan <strong>pertimbangan dari MA serta DPR</strong> dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Amnesti diatur dalam <strong>Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945.</strong></li><li><strong>Abolisi </strong>adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. <strong>Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberian abolisi.</strong> Abolisi diatur dalam <strong>Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945.</strong></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, lembaga yang berwenang memberikan pertimbangan pada Presiden dalam hal memberi amnesti dan abolisi adalah B. DPR dan D. Mahkamah Agung.</u></strong></p>