Masyarakat pada masa Orde Baru mengalami kehidupan demokrasi yang kurang baik karena

Jawabannya adalah tidak ada rotasi kepemimpinan, rekrutmen politik tertutup, pemilu tidak demokratis, pelanggaran HAM, dan praktik KKN pada penyelenggara negara. Yuk mari simak pembahasannya! Demokrasi Pancasila yang diklaim Orde Baru pasca dilantiknya Jendral Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, ternyata dalam pelaksanaannya terdapat berbagai penyelewengan dan kegagalan. Terdapat lima kegagalan Demokrasi Pancasila di era Orde Baru: 1. Rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada: Dapat dilihat selama lebih kurang 30 tahun Presiden Soeharto memegang tapuk kekuasaan tertinggi. Hal ini terjadi karena tidak adanya pembatasan serta tidak adanya keterlibatan publik dalam pemilihan presiden. Kejenuhan terhadap kepemimpinan inilah yang memicu tuntutan reformasi. 2. Rekrutmen politik tertutup, pada masa tersebut rekrutmen politik tidak dibuka selebar-lebarnya. Orang-orang yang menduduki jabatan publik adalah mereka yang dekat dengan kelompok militer dan kekuasaan. Akibatnya tidak ada pembaharuan dalam kepemimpinan politik. 3. Pemilu yang tidak demokratis, perlu diketahui pemilu di era Orde Baru hanyalah alat untuk sekedar melegitimasi kekuasaan akan tetapi tidak dilakukan secara adil. Hal ini dapat dilihat bahwa selama penyelenggaraan Pemilu sejak 1977 sampai dengan 1997 selalu dimenangkan oleh Golkar sebagai organisasi yang mendukung Orde Baru. 4. Pelanggaran HAM berat terjadi juga di masa Orde Baru seperti pemberlakuan operasi militer di Aceh, Papua, dan Timor Timur serta adanya pelanggaran HAM di berbagai tepat yang terjadi dengan dalih untuk menjaga kekuasaan orde baru dari kelompok-kelompok yang dianggap subversif. 5. Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) terjadi dalam penyelenggaraan negara. Para pejabat publik yang berada pada lingkaran kekuasaan Orde Baru kerap kali melakukan korupsi yang justru merugikan bagi pembangunan nasional saat itu. Jadi, dengan demikian lima hal yang menyebabkan kegagalan Demokrasi Pancasila adalah tidak ada rotasi eksekutif, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang tidak demokratis, pelanggaran HAM, dan praktik KKN.