menetapkan kebijakan kehakiman keimigrasian memberikan grasi amnesti dan abolisi serta membentuk undang-undang merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam bidang...

<p><strong>Jawaban: Yustisi (hukum).</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</strong>, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang terdiri dari:</p><ol><li><strong>Politik luar negeri</strong>; contoh: pengangkatan pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan lain-lain.</li><li><strong>Pertahanan</strong>; contoh: mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan lain-lain.&nbsp;</li><li><strong>Keamanan</strong>; contoh: mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.</li><li><strong>Yustisi (hukum)</strong>; contoh: mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang berskala nasional.</li><li><strong>Moneter dan fiskal nasional</strong>, adalah kebijakan makro ekonomi. Contoh: mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan lain sebagainya.</li><li><strong>Agama</strong>; contoh: menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, menetapkan kebijakan kehakiman, keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, dan abolisi serta membentuk undang-undang, merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam bidang yustisi (hukum).</u></strong></p>