menurut Anda jika ada kasus terkait korupsi yang merugikan negara, namun tidak mendapat kejelasan hukuman terhadap tersangka kasus korupsi tersebut, maka lembaga yang dipersilakan adalah kekuasaan di tingkat apa? jelaskan

<p><strong>Jawaban: kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masing-masing lembaga tersebut memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menangani kasus korupsi.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Dalam kasus korupsi, terdapat tiga lembaga yang berwenang untuk menanganinya yaitu</strong> kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai kewenangannya masing-masing. Diawali dari <strong>Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK</strong> yang bertugas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya terdapat <strong>Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang</strong> bertugas dalam penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana, termasuk didalamnya adalah korupsi.&nbsp;</p><p><strong>Dalam undang-undang yang berlaku tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa:</strong></p><ol><li>Apabila terdapat kasus korupsi tetapi KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut sudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, maka instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan dan kepolisian wajib melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.&nbsp;</li><li>Sedangkan sebaliknya, apabila KPK sudah mulai melakukan penyidikan, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.&nbsp;</li><li>Dalam hal penyidikan ternyata dilakukan secara bersamaan antara kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut harus segera dihentikan.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, jika ada kasus terkait korupsi yang merugikan negara, namun tidak mendapat kejelasan hukuman terhadap tersangka kasus korupsi tersebut, maka lembaga yang dipersilakan adalah kekuasaan di tingkat</u></strong><u> </u><strong><u>kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masing-masing lembaga tersebut memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menangani kasus korupsi.</u></strong></p>