Meskipun pembangunan ekonomi Orba menunjukkan perkembangan signifikan namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Hal itu disebabkan karena kebijakan Orba difokuskan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya membentuk mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Mengapa demikian ?

Hallo Kak Anonim, aku Rizki disini aku mau bantu jawab pertanyaan kakak. Jadi panduannya gini kak.. Anda benar, era Orde Baru (Orba) di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama selama awal-awal pemerintahannya. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa dampak negatif juga muncul, termasuk masalah korupsi. 1. Konsentrasi kekuasaan: Kepemimpinan Soeharto cenderung otoriter dan sentralistik, dengan kontrol yang kuat atas pemerintah, militer, dan bisnis. Hal ini menyebabkan konsentrasi kekuasaan yang besar di tangan pemerintah dan orang-orang terdekatnya. 2. Kurangnya transparansi: Kebijakan pemerintah Orba sering kali tidak transparan, sehingga sulit bagi publik untuk mengawasi tindakan pemerintah. Ini menciptakan peluang bagi korupsi, karena tindakan yang tidak dapat diawasi secara ketat dapat terjadi di lapisan birokrasi. 3. Kultur patronase: Hubungan yang erat antara pemerintah dan bisnis menciptakan kultur patronase di mana bisnis dan individu berhasil atau gagal tergantung pada hubungan pribadi dengan pejabat pemerintah. Ini juga dapat mengakibatkan praktik korupsi yang lebih luas. 4. Ketergantungan pada sumber daya alam: Meskipun pertumbuhan ekonomi dipercepat, itu sering kali bergantung pada eksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan yang cukup terhadap dampak lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 5. Kekuatan militer: Militer memiliki peran yang kuat dalam pemerintahan Orba, dan ini dapat menciptakan situasi di mana tindakan korupsi dilindungi atau bahkan dianjurkan oleh pihak militer. Dengan demikian, kombinasi dari faktor-faktor ini dan kurangnya kendali demokratis selama era Orba memungkinkan korupsi untuk berkembang dan menjadi bagian dari budaya politik dan birokratis di Indonesia. Setelah reformasi pada akhir tahun 1990-an, Indonesia berusaha untuk mengatasi masalah ini dan memperbaiki tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Semoga Membantu :)