Sarah S

22 Juni 2022 05:05

Sarah S

22 Juni 2022 05:05

Pertanyaan

MK memutuskan untuk membolehkan mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan kepercayaan yang dianut. Keputusan MK ini merupakan wujud pelaksanaan ketentuan dalam pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sekaligus bentuk penyelenggaraan negara sesuai nilai .... a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. kemanusiaan yang adil dan beradab c. persatuan Indonesia d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

05

:

50

:

03

Klaim

1

1

Jawaban terverifikasi

Y. Kusumawati

22 Juni 2022 10:11

Jawaban terverifikasi

Jawaban yang tepat adalah A. Simak penjelasan berikut. Pasal 29 ayat (1) menyatakan ”Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat (2) menyatakan bahwa ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada soal diatas, keputusan MK membolehkan mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan kepercayaan yang dianut merupakan pelaksanaan ketentuan dalam pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sekaligus bentuk penyelenggaraan negara sesuai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah A.Ketuhanan Yang Maha Esa.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

25

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

16

2.2

Lihat jawaban (3)