pasca reformasi, pemerintah indonesia selalu berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. salah satu prinsip yang digunakan untuk mewujudkan upaya tersebut ialah responsive. maksudnya adalah .... a. adanya keikutsertaan warga negara dalam pengambilan suatu keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung b. keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum c. keterlibatan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum di indonesia d. adanya dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers e. adanya daya tanggap dari pemerinyah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat tanpa diskriminasi

<p><strong>Jawaban: e. adanya daya tanggap dari pemerintah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat tanpa diskriminasi.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><i><strong>Good governance</strong></i> (diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan suatu pemerintahan yang demokratis dan bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat.</p><p>Prinsip-prinsip dari <i><strong>good governance</strong></i> yang dikemukakan oleh UN <i><strong>Development Program</strong></i> (UNDP) adalah:</p><ol><li><strong>Partisipasi (</strong><i><strong>participation</strong></i><strong>)</strong>, artinya setiap warga negara memiliki kesetaraan suara dalam pembuatan kebijakan.</li><li><strong>Ketanggapan atas kebutuhan </strong><i><strong>stakeholder</strong></i><strong> (</strong><i><strong>responsiveness</strong></i><strong>)</strong> dalam pengelolaan lembaga, terhadap prinsip yang sehat dan peraturan perundangan yang berlaku.</li><li><strong>Kemampuan untuk menjembatani</strong> perbedaan kepentingan diantara masyarakat, agar terciptanya konsensus bersama.</li><li><strong>Akuntabilitas (</strong><i><strong>accountability</strong></i><strong>)</strong>, yaitu kejelasan mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban perangkat lembaga kepada<i> stakeholder</i> secara efektif.</li><li><strong>Transparansi (</strong><i><strong>transparency</strong></i><strong>),</strong> yaitu adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi yang relevan dalam pengambilan kebijakan.</li><li><strong>Aktivitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum.</strong></li><li><strong>Memiliki visi yang luas dan berjangka panjang</strong> untuk memperbaiki dan menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.</li><li><strong>Kesetaraan dan kewajaran (</strong><i><strong>fairness</strong></i><strong>), </strong>yaitu perlakuan yang adil atas seluruh masyarakat dalam memenuhi hak-hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, salah satu prinsip yang digunakan adalah </u></strong><i><strong><u>responsive</u></strong></i><strong><u>, yaitu e. adanya daya tanggap dari pemerintah untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat tanpa diskriminasi.</u></strong></p>