Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas. Jelaskan prinsip akuntabilitas tersebut!

Prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh suatu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Pengertian Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Dalam ilmu akuntansi, konsep akuntabilitas harus dapat dipisahkan dari istilah responsibilitas karena memiliki perbedaan. Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah: 1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel. 2. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi. 5. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif. Jadi, Prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh suatu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.