Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada prinsip .... A. akuntabilitas B. efisiensi C. eksternalitas D. kepastian hukum E. kepentingan strategis nasional

Jawaban yang benar adalah akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Penjelasan. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 13, disebutkan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Prinsip Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh suatu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan Prinsip Efisiensi. Prinsip efisiensi adalah suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Prinsip Eksternalitas. Prinsip ekternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Prinsip Kepentingan Strategis Nasional. Prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturanm perundang-undangan. Dengan demikian jawaban yang tepat seperti paparan diatas. Semoga membantu.