Pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengelola, menjaga, dan mempertahankan wilayah perbatasan. Jika sebuah korporasi melakukan hal-hal yang menyebabkan kurangnya luas wilayah negara, apa sanksi tambahan yang dijatuhkan?

Jawabannya adalah diberikan sanksi berupa pidana denda, pidana penjara, dan pencabutan izin usaha. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban mengelola, menjaga, dan mempertahankan wilayah perbatasan, tidak terkecuali bagi korporasi. Apabila sebuah korporasi melakukan hal-hal yang menyebabkan berkurangnya luas wilayah negara, maka dapat diberikan sanksi hukum berupa denda untuk membayar kerugian yang ditimbulkan, hukuman pidana untuk pelaku yang terlibat, atau bahkan pencabutan izin operasi atas usaha tersebut. Hal ini tertuang di dalam UU No. 43 Tahun 2008 Pasal 20 dan 21 tentang Wilayah Negara, yang menyebutkan bahwa : Pasal 20 (1) Setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara. (2) Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi. Pasal 21 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (3) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2). (4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Jadi, jawabannya adalah diberikan sanksi berupa pidana denda, pidana penjara, dan pencabutan izin usaha.