Perhatikan berita berikut ini! Ketentuan pajak impor dan bea cukai terbaru mungkin sudah tidak asing bagi sebagian masyarakat. Pada tahun lalu, pemerintah melalui bea cukai telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Dalam peraturan tersebut, bea cukai menyesuaikan nilai pembebasan bea masuk atas kiriman dari sebelumnya U$D75 menjadi U$D3 per kiriman. Sedangkan pemungutan pajak terkait impornya atau pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) diberlakukan norma. Analisislah ancaman dalam bidang ekonomi yang mampu diminimalisasi dengan isi pada berita tersebut!

Jawabannya adalah ekonomi dalam negeri dikuasai oleh asing. Ancaman dalam bidang ekonomi yang mampu diminimalisasi dengan isi pada berita tersebut. Dalam berita tersebut kita bisa mengetahui bahwa penetapan tarif normal ini demi menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan atau level playing field antara produk dalam negeri yang mayoritas berasal dari IKM dan dikenakan pajak dengan produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum. Dalam menyusun perubahan aturan ini, pemerintah telah melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan aturan yang inklusif serta menjunjung tinggi keadilan dalam berusaha. Perubahan aturan ini merupakan upaya nyata pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk mengakomodir masukan para pelaku industri dalam negeri khususnya IKM. Sehingga dengan adanya aturan baru ini, fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman (de minimus value) dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri. Dengan demikian, ancaman dalam bidang ekonomi mampu diminimalisasi. Jadi, jawabannya adalah ekonomi dalam negeri dikuasai oleh asing. Ancaman dalam bidang ekonomi yang mampu diminimalisasi dengan isi pada berita tersebut.