Perhatikanlah beberapa urusan berikut ini . (1) Politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan (2) Pendidikan dan kebudayaan. (3) Peradilan (yustisi) dan agama. (4) Moneter dan fiskal. (5) Tenaga kerja dan kesehatan. (6) Pengendalian pembangunan. Berdasarkan beberapa urusan tersebut, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor .... A. (1), (2), dan (3) B. (1), (3), dan (4) C. (2), (4), dan (6) D. (3), (5), dan (6) E. (4), (5), dan (6)

<p><strong>Jawaban:</strong> A. (1), (2), dan (3)</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)</strong> disahkan oleh Presiden RI sejak tanggal 30 September 2014, yang merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 untuk mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>UU Pemda mengatur bahwa:</strong></p><ol><li>Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai UUD 1945 yang diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.&nbsp;</li><li>Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.</li><li>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.&nbsp;</li><li>Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong>Urusan Pemerintahan Absolut</strong> adalah urusan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan terdiri dari: <strong>politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Urusan Pemerintahan Konkuren</strong> adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, <strong>yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Urusan Pemerintahan Umum</strong> adalah urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor A. (1), (2), dan (3).</u></strong></p>