Adelio F

08 Juli 2022 03:17

Adelio F

08 Juli 2022 03:17

Pertanyaan

Pihak yang tidak dapat mengusulkan Perpu adalah ...

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

00

:

23

:

05

Klaim

1

1

Jawaban terverifikasi

Khalifahtul R

Community

09 Juli 2022 02:53

Jawaban terverifikasi

Jawaban : Mahkamah Agung Pembahasan : Dalam konteks negara Indonesia, hukum pada umumnya merupakan peraturan tertulis yang dibuat atau ditetapkan oleh badan atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat. Hirarki berarti bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Indonesia berdasarkan UU No. 12/2011 (bukan UU No. 10/2004) tentang Pemberlakuan: Dalam undang-undang ini, aturan tentang ketentuan pidana hanya dapat dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan setempat. Sedangkan peraturan perundang-undangan selain di atas antara lain yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawasan Tertinggi, Badan Kehakiman, dan bank. Diakui menteri, lembaga, organisasi atau komite Indonesia yang setingkat dengan yang dibentuk oleh pemerintah dengan undang-undang atau undang-undang, majelis nasional negara bagian, gubernur, majelis nasional negara bagian/kota, bupati/wali kota, wali kota desa atau yang sederajat dengannya. kekuatan hukum. Mengikat sepanjang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa undang-undang harus diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Berita Daerah, atau Berita Daerah. Bahasa Hukum: Undangan pada dasarnya mengikuti aturan tata bahasa Indonesia baik dari segi kata, struktur kalimat, penulisan dan ejaan. Akan tetapi, bahasa hukum memiliki corak tersendiri, yang dicirikan oleh kejelasan atau kejelasan pengertian, kesederhanaan, standarisasi, keserasian, dan penghormatan terhadap asas. Kepatuhan dengan persyaratan hukum. Kata atau frasa bahasa asing yang banyak digunakan, dan ejaannya sesuai dengan aturan bahasa Indonesia, setuju jika kata atau frasa tersebut memiliki makna yang lebih tepat dan lebih pendek daripada padanan bahasa Indonesianya. Dapat digunakan jika Anda memiliki gaya internasional yang mudah dijangkau . Atau lebih mudah dipahami daripada terjemahan bahasa Indonesianya. Pihak yang tidak dapat mengusulkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah MA.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

34

3.7

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

21

2.2

Lihat jawaban (3)