Salah satu infrastruktur politik di Indonesia adalah kelompok kepentingan. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam kelompok kepentingan adalah .... A. elite politik B. pembayar pajak C. demonstran D. serikat buruh E. Lembaga Swadaya Masyarakat

Jawabannya adalah A. elite politik. Infrastruktur politik merupakan kelompok kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok ini bisa berperan sebagai pelaku politik yang formal dengan ikut serta dalam membentuk kebijakan negara. Organisasi infrastruktur terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok ini dapat menghimpun dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik dan sifatnya independen. Peran dari kelompok kepentingan ini adalah memperjuangan suatu kepentingan baik dari masyarakat ataupun dari golongannya. Contoh kelompok kepentingan ialah serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat buruh, demonstran, pembayar pajak dan lain sebagainya. Jadi, jawabannya adalah A. elite politik.