Salah satu kewenangan presiden adalah untuk menetapkan negara dalam keadaan damai maupun bahaya, serta menetapkan kebijakan mengenai kewajiban bela negara. Hal tersebut, merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang .... A. pertahanan negara B. moneter dan fiskal C. peradilan dan yustisi D. politik luar negeri E. keamanan negara

Jawabannya adalah A. Pertahanan negara. Kewenangan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan kekuasaan di bidang legislatif tercantum dalam UUD 1945. 1. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara Kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU tercantum dalam pasal 10 UUD 1945. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain Kewenangan presiden sebagai kepala negara untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain tercantum dalam Pasal 11 UUD 1945. 3. Presiden menyatakan keadaan bahaya Kewenangan Presiden menyatakan tanda bahaya tercantum dalam Pasal 12 UUD 1945. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya dtetapkan dengan undang-undang. 4. Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan Presiden dalam pengangkatan duta, konsul, dan penerimaan penempatan duta negara lain tercantum dalam Pasal 13 UUD 1945. 5. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi tercantum dalam Pasal 14 UUD 1945. 6. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang Kewenangan presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan lain tercantum dalam pasal 15 UUD 1945. 7. Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD Kewenangan Presiden untuk meresmikan Badan Pemeriksaan Keuangan tercantum dalam pasal 23F UUD 1945. 8. Presiden menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR atas Komisi Yudisial Kewenangan Presiden ini tercantum dalam pasal 24A UUD 1945. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. Pertahanan negara.