Sebutkan dan Jelaskan ciri-ciri Orba dan pelaksanaan demokrasinya!

<p><strong>Orde Baru (Orba)</strong> adalah masa pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Ciri-ciri Orba mencakup:</p><p><strong>Kepemimpinan Soeharto</strong>: Orba ditandai dengan dominasi Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Kepemimpinan otoriternya menonjol, dan ia mengendalikan pemerintahan dengan tangan besi.</p><p><strong>Ketegangan Politik</strong>: Selama masa Orba, oposisi politik dibatasi dan ditekan. Partai politik yang tidak mendukung rezim Soeharto dibatasi atau dilarang. Oposisi politik jarang memiliki ruang untuk berkembang.</p><p><strong>Perekonomian Terkontrol</strong>: Orba menerapkan kebijakan ekonomi yang kuat untuk mengendalikan ekonomi negara. Hal ini melibatkan peliberalan ekonomi terbatas dan peran besar pemerintah dalam sektor ekonomi. Ada dukungan kuat untuk pertumbuhan industri dan pertanian.</p><p><strong>Korupsi dan Nepotisme</strong>: Selama masa Orba, korupsi dan nepotisme berkembang pesat. Orba dikenal dengan birokrasi yang korup dan adanya keluarga dan teman-teman dekat Soeharto yang mendapat manfaat dari kebijakan ekonomi.</p><p><strong>Kontrol Terhadap Media dan Informasi</strong>: Pemerintah Orba memiliki kendali yang kuat atas media massa dan informasi. Berita dan opini yang tidak sesuai dengan pemerintah sering kali disensor atau dibatasi.</p><p><strong>Pendidikan dan Propaganda</strong>: Pemerintah Orba menggunakan pendidikan dan propaganda untuk mempromosikan ideologi pemerintah dan menciptakan loyalitas terhadap rezim. Pendidikan nasional dirancang untuk menghasilkan "warga negara yang baik."</p><p><strong>Demokrasi di Era Orba</strong>:</p><p>Selama masa Orba, Indonesia secara resmi adalah negara dengan bentuk pemerintahan "demokrasi terpimpin." Namun, demokrasi pada masa Orba sangat terbatas dan dikontrol oleh rezim Soeharto. Beberapa ciri demokrasi di era Orba adalah:</p><p><strong>Pemilihan Presiden</strong>: Terdapat pemilihan presiden yang diselenggarakan secara teratur, tetapi dalam praktiknya, pemilihan ini tidak selalu adil dan terbuka. Soeharto sering kali terpilih kembali tanpa adanya persaingan yang signifikan.</p><p><strong>Kendali Pemerintah Terhadap Parlemen</strong>: Parlemen Indonesia, yang dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diatur sedemikian rupa sehingga mayoritas anggotanya adalah pendukung rezim Soeharto. Hal ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah selalu disetujui.</p><p><strong>Kendali Pemerintah Terhadap Partai Politik</strong>: Partai politik yang ada selama Orba harus tunduk pada otoritas pemerintah dan tidak diperbolehkan menjadi oposisi yang signifikan.</p><p><strong>Kontrol Terhadap Media dan Pemberitaan</strong>: Pemberitaan media ketat dikontrol oleh pemerintah, dan hanya pemikiran yang mendukung rezim yang diizinkan.</p><p><strong>Keterbatasan Kebebasan Berpendapat</strong>: Kebebasan berpendapat sangat terbatas, dan kritik terhadap pemerintah bisa berujung pada represi.</p><p><strong>Ketidaksetaraan Politik</strong>: Adanya ketidaksetaraan politik dan pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali terjadi selama masa Orba.</p><p>Demokrasi sesungguhnya baru terwujud di Indonesia setelah masa Orba berakhir pada tahun 1998. Perubahan politik besar terjadi setelah Soeharto mengundurkan diri, dan negara beralih ke sistem demokrasi multi-partai yang lebih terbuka.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>