sebutkan hierarki perundang-undangan di Indonesia dan berikan contohnya masing-masing

<p>Di Indonesia, hierarki perundang-undangan disusun dalam urutan tertentu sesuai dengan tingkat kekuatan hukumnya. Berikut adalah hierarki perundang-undangan di Indonesia beserta contohnya masing-masing:</p><p>1. <strong>Undang-Undang Dasar (UUD)</strong></p><ul><li><strong>Pengertian</strong>: Merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia.</li><li><strong>Contoh</strong>: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li></ul><p>2. <strong>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)</strong></p><ul><li><strong>Pengertian</strong>: Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan mendesak dan tidak bisa menunggu pembentukan undang-undang oleh DPR. Perppu memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang.</li><li><strong>Contoh</strong>: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.</li></ul><p>3. <strong>Undang-Undang (UU)</strong></p><ul><li><strong>Pengertian</strong>: Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dan merupakan sumber hukum yang lebih tinggi dari peraturan di bawahnya.</li><li><strong>Contoh</strong>: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</li></ul><p>4. <strong>Peraturan Pemerintah (PP)</strong></p><ul><li><strong>Pengertian</strong>: Merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.</li><li><strong>Contoh</strong>: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</li></ul><p>5. <strong>Peraturan Presiden (Perpres)</strong></p><ul><li><strong>Pengertian</strong>: Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.</li><li><strong>Contoh</strong>: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li></ul><p>6. <strong>Peraturan Daerah (Perda)</strong></p><ul><li><strong>Pengertian</strong>: Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengatur urusan di tingkat daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.</li><li><strong>Contoh</strong>: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.</li></ul><p>7. <strong>Keputusan Presiden (Keppres)</strong></p><ul><li><strong>Pengertian</strong>: Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur hal-hal tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.</li><li><strong>Contoh</strong>: Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.</li></ul><p>8. <strong>Instruksi Presiden (Inpres)</strong></p><ul><li><strong>Pengertian</strong>: Instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden untuk memberikan arahan atau perintah kepada instansi pemerintah atau lembaga negara.</li><li><strong>Contoh</strong>: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.</li></ul><p>9. <strong>Peraturan Lembaga (Perlem)</strong></p><ul><li><strong>Pengertian</strong>: Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola fungsi-fungsi tertentu.</li><li><strong>Contoh</strong>: Peraturan Lembaga Pengawas Keuangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Audit Laporan Keuangan.</li></ul><p>Setiap tingkat perundang-undangan memiliki kekuatan hukum dan ruang lingkup yang berbeda, dengan UUD 1945 sebagai landasan utama yang mengatur keseluruhan sistem hukum di Indonesia.</p><p>&nbsp;</p>