Sebutkan Peraturan negara indonesia yang tidak sesuai uud 1945!

<p><strong>Jawaban: UU No. 7 tahun 2004 tentang Privatisasi Air.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Kedudukan UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertulis tertinggi di Indonesia</strong> dan diatur dalam UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengandung konsekuensi bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berlandaskan pada UUD NRI 1945.</p><p><strong>UU No. 7 tahun 2004 tentang Privatisasi Air dalam Pasal 9:</strong></p><ol><li>Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</li><li>Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.</li><li>Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.</li></ol><p><strong>Hal ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3):</strong></p><ul><li>Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.</li><li>Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</li></ul><p>Dengan pengertian bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, peraturan negara Indonesia yang tidak sesuai UUD NRI 1945 salah satunya adalah UU No. 7 tahun 2004 tentang Privatisasi Air.</u></strong></p>