Seorang kepala daerah, mengeluarkan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tersebut. Hak DPRD untuk menyelidiki kebijakan kepala daerah tersebut disebut hak .... A. menyatakan pendapat B. interpelasi C. angket D. konstitusi E. veto

<p>Jawaban yang benar adalah C. Angket.</p><p>&nbsp;<br>Cermati penjelasan berikut!</p><p>DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga penyelanggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD dan DPR memiliki hak yang sama.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Mengutip dari website resmi DPR, dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak. Yaitu:&nbsp;</p><p>1. Hak Interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.&nbsp;</p><p>2. Hak Angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.&nbsp;</p><p>3. Hak Menyatakan Pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat.</p><p><br>Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C. Angket.</p>