Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara oleh Pengadilan Negeri. Ia tidak terima atas putusan Pengadilan Negeri sehingga mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolah oleh Pengadilan Tinggi. Ia terus berupaya agar hukumannya menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada ... a. Presiden selaku kepala negara b. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru c. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memegang amanat UUD d. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat e. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman

<p><strong>Jawaban: e. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak (terdakwa atau penuntut) terhadap suatu putusan pengadilan tinggi</strong>. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung.</p><p>Pemeriksaan Kasasi dilakukan oleh <strong>Mahkamah Agung</strong>, berdasarkan surat-surat, dimana jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada e. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman.</u></strong></p>