Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, terdapat pergeseran peran dan fungsi MPR. MPR yang semula berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, bergeser menjadi lembaga negara yang setara kedudukannya dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berikut ini yang bukan merupakan kewenangan MPR setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah … A. mengubah Undang-Undang Dasar B. menetapkan Undang-Undang Dasar C. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden D. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD E. memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden

Jawaban yang benar adalah E. memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden Yuk simak penjelasan di bawah ini! Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ialah salah satu lembaga negara Indonesia. Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, terdapat pergeseran peran dan fungsi MPR. MPR yang semula berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, bergeser menjadi lembaga negara yang setara kedudukannya dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam hal ini MPR memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya, antara lain: - mengubah dan menetapkan UUD. - Melantik presiden dan/atau wakil presiden. - memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Mengenai wewenang MPR terdapat dalam pasal 3 ayat 1 sampai 3 UUD NRI 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang bukan wewenang MPR dalam UUD NRI 1945 ialah memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.